Kelaparan & gizi buruk

KHUDORI Penulis peminat masalah sosial ekonomi pertanian dan globalisasi.

Kasus gizi buruk kembali merenggut korban. Di Kab Rote Ndao, NTT, hingga 10 Maret 2008, tercatat lima balita (Dei Henukh, Ribka Lette, Linto Sui, Mikael Ukad,dan Natanael Luewanan) meninggal. Sebelum itu, media massa memberitakan seorang ibu yang hamil tujuh bulan meninggal bersama anaknya yang berusia lima tahun di rumah mereka di Kota Makassar, salah satu kota lumbung padi negeri ini. Semula,kematian istri dan anak penarik becak itu dianggap tragedi biasa. Namun, kejadian ini kemudian menjadi luar biasa setelah diketahui di rumah mereka tidak ada beras. Logikanya, tidak ada beras karena tidak ada uang untuk membeli.

Tidak sanggup membeli beras karena disergap kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi. Meskipun beras tersedia di pasar, mereka tidak mampu mengakses pangan.Apa yang disimpulkan peraih nobel ekonomi Amartya Sen untuk kasus kelaparan di Bangladesh pada 1943 yang menewaskan lebih satu juta jiwa berlaku di sini.Menurut Sen,kelaparan di Bangladesh terjadi bukan karena tak ada makanan di pasar,tapi warga sudah terlalu miskin sehingga tidak mampu membelinya.Ini berlaku pula bagi balita yang meninggal di Rote Ndao. Sontak moral kita berbicara. Namun, tidak terlalu lama setelah itu,korban busung lapar dan gizi buruk itu segera beralih menjadi penambah data statistik bunuh diri di Indonesia.

Tak lama lagi, rintihan mereka menjelang kematian berpindah ke wilayah lupa. Apabila kematian yang tragis macam itu dengan mudah dilupakan, bisa ditebak bagaimana pula nasib warga yang miskin, tetapi masih mampu bertahan hidup dengan ancaman kelaparan setiap saat.Jumlah mereka yang bernasib seperti ini amat banyak. Di tengah membaiknya indikator makroekonomi,kemiskinan masih jadi momok 37,17 juta jiwa (16,58%) serta gizi buruk dan kurang gizi masih menjangkiti 4,1 juta balita.Dari 24,3 juta rumah tangga petani berbasis lahan (land base farmers),20,1 juta (82,7%) di antaranya bisa dikategorikan miskin.Saat ini ada 100 dari 265 kabupaten/kota (37,8%) yang masuk kategori rawan pangan (Shobar Wiganda et al,2005).

Di kantong-kantong ini,kelaparan dan gizi buruk selalu terjadi,direproduksi, dan berulang tiap tahun. Ketika dituding sebagai tertuduh, pemerintah menepuk dada dengan melansir data-data produksi pangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.Rentang 2000–2005,semua sumber pangan karbohidrat strategis mengalami kenaikan: padi 0,82%, jagung 4,56%,kacang tanah 2,71%, sedangkan kedelai 3,94%.Demikian pula pangan sumber protein hewani: daging sapi 5,84%,daging ayam 9,31%,telur 7,96%,dan ikan 6,0%. Susu satu-satunya yang turun (minus 5,33%). Kinerja pangan yang membaik tersebut membuat ketersediaan energi per kapita pada 2005 (agregat) mencapai 3.151 kkal dan 75,31 gram protein per kapita per hari.

Nilai tersebut melampaui angka yang direkomendasikan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi: 2.200 kkal dan 52 gram protein per kapita/hari. Namun,data makro ini tidak mencerminkan kondisi di tingkat rumah tangga.Apa gunanya angkaangka pangan melimpah kalau kelaparan dan gizi buruk masih merebak? Pada 2005,jumlah energi rata-rata yang dikonsumsi penduduk 1.997 kkal per kapita per hari, jauh dari rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi dan ketersediaan energi nasional.Data ini menunjukkan ketersediaan energi (pangan) yang melimpah tidak mengalir kepada yang memerlukan. Pangan hanya mengalir kepada yang berduit. Siapa yang bertanggung jawab atas kelaparan dan gizi buruk?

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari, pemerintah daerah yang paling bertanggung jawab.Dia menyodorkan data: dari Rp 600 miliar dana untuk penanganan gizi buruk pada 2007,sebanyak 87% digelontorkan ke daerah. Pemerintah pusat hanya kebagian secuil (13%).Maka itu,menurut Menkes,kalau gizi buruk masih meruyak (meluas),pemerintah daerahlah yang harus bertanggung jawab.Di sini persoalan muncul. Logika linier Menkes bisa dipahami dari sisi otonomi daerah dan desentralisasi: penyerahan kewenangan plus dana ke daerah.

Dalam Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan UU revisinya (UU No 32/2004) tentang Otonomi Daerah, yurisdiksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah demikian jelas.Masalah gizi, termasuk ketahanan pangan yang ditandai ketersediaan pangan yang terjangkau, tersedia tiap saat (panen atau paceklik) dalam jumlah cukup dan bisa diakses siapa saja telah didesentralisasikan ke daerah (pemerintah kabupaten/kota). Pemerintah pusat hanya mengurusi lima hal: pertahanan,fiskal,moneter, agama,dan luar negeri. Tidak seperti paradigma pembangunan top downyang sentralistik, mematikan inisiatif lokal,tidak mengakar (uncoupling) dan miskin partisipasi,desain soal gizi yang bottom up punya tiga keunggulan.

Pertama, manfaat-manfaat proximity. Artinya,disain penanganan gizi bersifat lokal sehingga sesuai kebutuhan setempat. Kedua, karena dekat dengan wilayah dan memenuhi aspirasi lokal, partisipasi mudah tumbuh dan kreativitas berkembang. Ketiga, karena sesuai kebutuhan lokal, kontinuitas akan terjaga. Tepatkah masalah penangan gizi nasional diserahkan ke daerah (kabupaten/ kota)? Apakah kebijakan penangan gizi nasional merupakan penjumlahan terhadap kebijakan masing-masing daerah otonom? Atau sebaliknya,kebijakan masalah gizi dirancang secara agregat dan pelaksanaannya diserasikan dengan kepentingan daerah?

Bagaimana nasib orang miskin yang kini masih dominan, baik di desa maupun di kota? Pertanyaan-pertanyaan ini mendesak dijawab jika insiden busung lapar tak ingin terjadi dan berulang. Tidak selamanya desentralisasi bermakna positif. Selama ini otonomi membuat daerah (kabupaten/- kota) merdeka.Kontrol pusat berkurang sehingga daerah bisa leluasa mengalokasi anggaran pembangunan sesuai kebutuhan. Namun,saat dana alokasi umum dari pusat hanya cukup buat belanja pegawai,program-program pembangunan sosial,termasuk penanganan gizi, disunat,bahkan dihapus. (*)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini-sore/gizi-buruk-tanggung-jawab-siapa-3.html

"Tips Memilih Processor"

Bagaimana Memilih Processor?
Intel Pentium 4 Family
Biasa disebut Pentium 4. Meski dalam satu keluarga namun memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Demikian juga dengan socket yang digunakan. Versi terbanyak yang digunakan Pentium 4 adalah menggunakan socket 478. Pada versi terbarunya telah menggunakan socket LGA 775 untuk mendukung beberapa motherboard keluaran terbaru.
Pentium 4 Extreme Edition
Merupakan jajaran processor premium dari Intel, untuk CPU desktop PC. Yang terbaru juga telah menggunakan socket LGA 775 dan berjalan di atas 3,46 GHz dengan fitur 512 K L2 cache ditambah dengan 2 MB L3 cache dan FSB sebesar 1066 MHz. Ia juga tersedia dalam versi 64-bit CPU.
AMD Athlon 64 Family
AMD memiliki tiga jenis processor dengan performa yang berbeda. Yaitu, Athlon 64 dan FX Series, juga Sempron. Meski dari ketiganya memiliki basic teknologi yang sama, namun beberapa fitur dan harga yang ditawarkan memiliki perbedaan yang cukup berarti.
Pada dasarnya, processor AMD Athlon 64 mampu menghasilkan kecepatan yang tinggi terhadap aplikasi yang menggunakan banyak floating point dan kebutuhan bandwidth yang besar. Mengapa demikian?

AMD Athlon 64
Pada processor ini memiliki dua versi. Versi yang pertama yang masih menggunakan memory single-channel. Yaitu Athlon 64 yang menggunakan socket 75. Sedangkan yang kedua menggunakan socket 939 dan sudah memiliki teknologi memory dual-channel. Untuk harga, sudah barang tentu Athlon 64 754 memiliki harga yang lebih murah dibanding 939. Keduanya memiliki L2 cache sebesar 1 MB, sedangkan untuk kecepatan yang ditawarkan beragam, mulai dari 2,4 GHz sampai dengan 3,0 GHz.

uNTuk iNfo lebIh lanjut kunjungi
http://www.ketok.com

SuAtU keAdaaN

malam telah datang
begitu juga dengan bintang-bintang
seakan menambah ketenangan
namun..kali ini langit terlihat hitam
tampaknya tangisan bulan akan turun
saat suasana hening kembali kacau
ku mendengar nyanyian kunang-kunang
bernyanyi tak menampakan tubuhnya
entah apa yang terjadi padaku esok
ku hanya bisa terdiam
menghayati,,merasakan,, menggagumi
karena ku yakin
esok akan lebih baik....

tolong....hEntikan illegal logging

akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bencana alam yang terjadi pada bangsa indonesia. menurut saya salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah illegal logging yang terjadi di negara kita dan pemerintah cukup buta terhadap hal ini. buktinya saja illegal logging masih banyak terjadi di beberapa daerah dan pemerintah belum juga dapat menagkap dalang di balik semua ini. sungguh sangat memperhatinkan jika pemerintah belum juga dapat menagkap dalang di balik semua ini, lalu apa yang kita wariskan kepada generasi berikutnya......????????

JALAN RAYA vs JALAN HIDUP

Sepintas saya berfikir tentang banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini. banyaknya faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi salah satunya adalah akibat para pengendara yang tak tertib terhadap peraturan yang berlaku di jalan raya. contohnya saja kecelakaan yang dialami oleh pelawak yang cukup terkenal yaitu 'alm. taufik savalas'. kecelakaan antara mobil avanza dengan truk pengangkut barang disebabkan oleh supir truk yang ugal-ugalan. hal ini menandakan bahwa nyawa seseorang dapat ditentukan di jalan raya. dapat disimpulkan bahwa jalan raya beda tipis dengan jalan hidup seseorang.